Usai Idul Fitri, Objek Wisata di Biak Sudah Kembali Beroperasi 100 Persen

Setelah melalui pandemic Covid-19 yang berkepanjangan dan juga melewati idul fitri, akhirnya sejumlah objek wisata di Kabupaten Biak Numfor kembali beroperasi secara penuh atau bisa disebut sebagai 100 persen. Maksudnya adalah melayani kunjungan wisatawan.

“Sebelum Idulfitri 1443 H, operasional objek wisata Pantai Kali Saukobye, Distrik Biak Utara sudah beroperasi normal melayani kunjungan wisatawan,” ungkap Ketua Kelompok Sadar Wisata Saukobye, Markus Abraw, di Biak, Papua, Sabtu (28/5/2022).

Ia mengatakan dengan sudah normalnya operasional objek wisata Pantai Kali Warbon ini diharapkan menjadi tujuan wisata warga baik Biak maupun lainnya. Pengelola Pantai Kali Warbon, menurut Markus, menyediakan layanan kendaraan laut bermain anak, sewa ban berenang, dan gazebo untuk tempat bersantai pengunjung.

“Sementara itu, juga kami akan menyiapkan kantin atau kios menjual makanan dan minuman,”ujarnya.

Kepala Dinas Pariwisata Biak, Papua, Onny Dangeubun mengatakan, berbagai objek wisata di Biak sudah kembali beroperasi penuh melayani pengunjung setelah situasi pandemi COVID-19 mulai berkurang atau melandai.

“Kita harapkan pengelola objek wisata tetap menjaga prokes [protokol kesehatan], meski sudah beroperasi penuh,” ungkapnya.

Berbagai tempat yang sudah beroperasi penuh di antaranya pantai Anggopi, Pantai Segara Indah Bosnik, Pantai Sorido, Pantai Raja Tiga Yendidori, Kali Biru, dan Kali Warbon Saukobye.

Terpisah, Ketua Persatuan Hotel Restoran Indonesia, Makka Arief, mengatakan tingkat hunian kamar berbagai hotel di Kabupaten Biak Numfor yang mulai meningkat akan berkontribusi terhadap masukan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kami berharap situasi pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga meningkatkan jumlah wisatawan yang menginap ke hotel,” ungkap Makka Arief.

Diakuinya, kontribusi besar penerimaan PAD di sektor pariwisata berupa jasa penginapan tamu kamar hotel.

“Saat ini sekitar 60-75 persen okupansi hunian kamar hotel sudah terisi penuh karena berbagai kegiatan organisasi, pemerintahan dan kemasyarakatan,”ujarnya.

Disebutkan Makka, beberapa hotel di Biak sudah dipilih menjadi tempat untuk berbagai kegiatan organisasi kemasyarakatan, acara keagamaan halal bihalal hingga acara pemerintahan.

“Secara mekanisme pasar hukum ekonomi ketika permintaan meningkat maka pendapatan perusahaan bersangkutan juga akan bertambah,” ujarnya.

Akhirnya, Bendera Bintang Kejora Berkibar di Pasar Sinakma

Sejak hari ini (30/5/2022) bendera Bintang Fajar atau Bintang Kejora (BK) berhasil berkibar di Pasar Sinakma pukul 05.00 WP pagi. Berdasarkan pantauan lapangan, aktivitas masyarakat di sekitar Pasar Sinakma dan seluruh wilayah Kota Wamena berjalan normal sejak pagi hingga berita ini diturunkan. Saat dikonfirmasi Kapolres Jayawijaya, AKBP Muh. Safei A.B, membenarkan adanya pengibaran Bintang Kejora di Pasar Sinakma, dan sekitar pukul 06.00 WP langsung diturunkan.

“Apa ada hubungannya dengan rencana musyawarah dari LMA di Jayawijaya, kalau dilihat dari lokasi, suka atau tidak suka, kelihatannya ada unsur dari kelompok masyarakat tertentu yang notabena tidak sependapatan tentang informasi yang beredar mengenai adanya deklarasi DOB,” kata Kapolres Muh Safei.

Namun menurutnya hal itu masih dalam penyelidikan, sehingga kelompok masyarakat yang pro dan kontra terhadap kegiatan LMA akan dilihat.

“Bintang Kejora berkibar langsung diturunkan dan tidak ada aksi dan reaksi di lapangan. Langkah Polri, melakukan peningkatan patrol, lalu imbauan kepada tokoh-tokoh terlebih masyarakat supaya tetap tenang bekerja seperti biasa. Situasi terkendali dan kita melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa kegiatan ini bersifat positif,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Jayawijaya, Marthin Yogobi, menilai pengibaran BK dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di Jayawijaya.

“Karena sudah mendengar isu bahwa Lembaga Adat Masyarakat akan melakukan suatu kegiatan musyawarah besar se Papua yang digelar di Wamena, sehingga mungkin ada oknum-oknum yang sengaja memprovokasi situasi sehingga masyarakat di Jayawijaya ini sedikit trauma atau ada rasa ketakutan,” kata Yogobi.

Sekretaris Umum Petisi Rakyat Papua (PRP) se Lapago, Namene Elopere, saat ditemui di Wamena mengaku menyangkut pengibaran BK di Pasar Sinakma, PRP se Lapago belum mengetahui hal itu dilakukan pihak mana.

“Ini yang harus cek sama-sama. Pihak berwenang segera mencari pelaku pengibaran itu. Karena, PRP se Lapago belum tahu sama sekali pengibaran itu,” katanya.

Ia menyebut hal itu pasti ada yang mencoba memprovokasi dari kelompok yang mencoba ingin menghalangi rencana aksi PRP se Lapago 3 Juni 2022.

“Karena ada isu-isu itu dilakukan dari PRP maupun KNPB. Maka saya sampaikan ke Kapolres [Jayawijaya] bahwa itu tidak ada sangkut pautnya dengan PRP,” ucap Elopere.

Setelah Sekolah Dasar, BIAN Targetkan 791 Ribu Anak Jalani Imunisasi

Pemerintah Provinsi Papua melakukan pencanangan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) 2022 di Hotel Horison Kotaraja, Kota Jayapura pada Jumat, 22 April 2022. Pencanangan terkait dengan peringatan Pekan Imunisasi Dunia yang jatuh pada pekan keempat April. BIAN ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan No. SR.02.06/II/1589/2022.

BIAN akan mulai dilaksanakan pada Mei 2022 dengan vaksin yang diberikan adalah vaksin campak rubela pada anak usia 9 bulan hingga kurang 12 tahun. Kemudian melakukan imunisasi kejar bagi anak balita hingga anak usia kurang 5 tahun yang belum menerima vaksin dasar secara lengkap.

Selama pelaksanaan Pemprov Papua menargetkan 791.365 anak untuk diberikan imunisasi. Mereka tersebar di 29 kabupaten dan kota. Pemprov Papua menargetkan cakupan imunisasi optimal mencapai 95 persen, di mana sebelumnya pada 2021 cakupan imunisasi hanya 53,3 persen.

Target 791.365 anak itu masing-masing kabupaten dan kota sebagai berikut. Kabupaten Merauke (47.909), Kabupaten Jayawijaya (41.799), Kabupaten Jayapura (26.831), Kabupaten Nabire (30.851), Kabupaten Yapen Waropen (23.007), dan Kabupaten Biak Numfor (32.710).

Kemudian Kabupaten Paniai (41.057), Kabupaten Puncak Jaya (24.816), Kabupaten Mimika (49.660), Kabupaten Boven Digoel (17.887), Kabupaten Mappi (29.611), dan Kabupaten Asmat (30.529), Kabupaten Yahukimo (48.750), Kabupaten Pegunungan Bintang (20.520), Kabupaten Tolikara (35.566), Kabupaten Sarmi (9.023), Kabupaten Keerom (12.013), Kabupaten Waropen (7.672), Kabupaten Supiori (5.399), dan Kabupaten Memberamo Raya (7.218).

Kemudian Kabupaten Nduga (30.839), Kabupaten Lany Jaya (47.740), Kabupaten Mamberamo Tengah (13.339), Kabupaten Yalimo (14.790), Kabupaten Puncak (27.275), Kabupaten Dogiyai (26.747), Kabupaten Intan Jaya (12.242), Kabupaten Deiyai (19.253), dan Kota Jayapura (56.315).

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Papua dr. Aaron Rumainum mengatakan pemberian imunisasi tersebut penting untuk mencegah terjadinya kejadian luar biasa di Papua. Sehingga ketika penyakit seperti campak rubela menyerang, anak sudah memiliki kekebalan terhadap penyakit tersebut.

“Karena kalau ada yang bawa penyakit masuk (tidak imunisasi) bisa menularkan dan terjadi kejadian luar biasa,” katanya.

Provinsi Papua pernah mengalami tiga KLB (Kejadian Luar Biasa), yakni KLB Campak pada 2018, KLB Polio pada 2020, dan KLB Rubela pada 2021. Bahkan kejadian luar biasa pada 2018 di Asmat merenggut nyawa 72 anak.

“Resiko-resiko terjadinya kejadian luar biasa inilah maka harus ada imunisasi tambahan dan imunisasi kejar,” ujarnya.

Rumainum menjelaskan anak-anak wajib menerima imunisasi demi kesehatan mereka. Imunisasi di Papua akan dimulai pada Mei 2022 sehingga orang tua nantinya dapat membawa anak mereka ke puskesmas untuk diberikan imunisasi.

“Imunisasi ini tidak hanya di Papua, tapi di seluruh Indonesia, bahkan dunia, karena saat ini kasus-kasus campak, rubella, dan difteri meningkat,” katanya.

Menurut Rumainum Papua mendapatkan peringatan terhadap kasus Rubela di Yahukimo dan kasus Difteri di Kota Jayapura dan Asmat pada 2021. Namun, kasus ini sudah terkendali berkat gencarnya pemberian imunisasi kepada anak.

Rumainum mengatakan perlu dukungan dari semua pihak dalam pelaksanaan pemberian imunisasi dasar lengkap ini. Karena itu Pemprov Papua segera mengeluarkan surat edaran terkait pemberian imunisasi di kabupaten dan kota di Papua.

“Kita di Papua target semuanya tersuntik (imunisasi) hingga akhir tahun ini,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua dr Robby Kayame mengatakan cakupan dasar lengkap di Papua baru mencapai 53,3 persen. Menurutnya cakupan itu menurun 7 persen. “Bahkan selama masa pandemi cakupan imunisasi dasar malah turun,” ujarnya.

Kayame mengatakan penurunan pemberian vaksin dasar lengkap disebabkan beberapa faktor, yakni pandemi CovidD-19, faktor logistik, pembiayaan, sumber daya manusia yang kurang, dan kepercayaan masyarakat terhadap manfaat dan risiko imunikasi.

“Memang kepercayaan masyarakat itu naik turun,” katanya.

Menurutnya perlu desain program yang tepat dan menarik untuk menjangkau pemberian vaksin dasar lengkap bagi anak-anak di Papua. Kayame berharap semua pihak bahu-membahu, baik tenaga kesehatan, maupun masyarakat, TNI/Polri, lembaga gereja, dan lembaga adat.

“Bila perlu ada kader-kader bapak-bapak yang terlibat, jangan hanya kader dari ibu-ibu,” ujarnya.

Kepala Perwakilan UNICEF Papua dan Papua Bara, Aminuddin Mohammad Ramdan mengatakan akan mendukung upaya mencapai target dasar lengkap di Papua.

“Kami siap sedia bersama mitra memastikan pemberian vaksin berkualitas sesuai standar,” katanya.

Demi tercapainya target BIAN di Papua, kata Ramdan, UNICEF bersama mitra berkomitmen dalam perencanaan kegiatan, mulai dari mendorong sosialisasi, hingga penguatan kapasitas, melakukan monitoring, dan evaluasi.

Masyarakat Cemas dengan Keberadaan Bandar Antariksa, Mansar Mananwir: Jangan Memaksakan!

Masyarakat adat di Biak, Papua, cemas kalau keberadaan bandar antariksa pertama di Indonesia, yang segera dibangun, bakal membuat mereka tersisih dari wilayah adat dan merusak alam yang menopang hidup mereka secara turun menurun.

Hal itu membuat Mananwir Eba Sub Byaki, mansar Apolos Sroyer, mengatakan jangan memaksakan kehendak untuk menakut-nakuti masyarakat pemilik tanah adat hutan adat Warbon di Kampung Saukobye. Itu cara cara lama Orde Baru yang dipakai untuk menekan dan mengambil tanah adat tanpa mempedulikan masa depan anak cucu dari klen Abrauw Mananwir Mnu.

“Kami tetap tolak pembangunan bandar antariksa di atas tanah adat kami dan tidak menerima kehadiran Jenderal (Purn) Muldoko ke Biak untuk melihat lokasi di hutan adat Kampung Abrauw,” kata Mananwir Eba Sub Byaki, mansar  Apolos Sroyer, Rabu (25/5/2022) siang.

Dia menambahkan jangan menggunakan aparat keamanan baik TNI maupun Polri dan pihak pemerintah (distrik) untuk meneror atau menakuti klen pemilik tanah adat karena cara-cara ini jelas menunjukkan bahwa mereka tidak mempedulikan keberadaan masyarakat di sekitar lokasinya.

“Kami sudah mengumpulkan dana sebesar Rp15 juta dan akan mengembalikan kepada pihak LAPAN serta melakukan sidang adat guna menetapkan penolakan pembangunan Bandara Satelit di wilayah adat Warbon,” katanya seraya mengingatkan bahwa jangan memakai elite lokal untuk kepentingan sesaat yang jelas akan merugikan masyarakat adat setempat.

Apolos Sroyer juga mengingatkan bahwa Bupati Biak Numfor, Herry Nap, jangan memaksakan dan harus mengtahui bahwa mereka mempunyai tiang rumah sendiri dalam membangun.

“Jadi bagi kami jelas stop dan jangan paksakan kehendak dengan memakai cara cara Orde Baru di atas tanah adat kami,” katanya.

Presiden RI Joko Widodo baru saja mengundang secara khusus Bupati Biak Numfor, Herry Ario Nap, ke Istana Bogor pada Jumat (20/5/2022). Apalagi Presiden sudah bertemu dan berdiskusi dengan pendiri Space X, Elon Musk, sekaligus meninjau pabrik yang memproduksi roket tersebut di Boca Chica, Amerika Serikat, Sabtu (14/5/2022).

“Ada banyak hal yang saya sampaikan kepada Presiden. Intinya terkait dengan percapatan pembangunan. Saya mohon dukungan Presiden untuk kemajuan kita di Kabupaten Biak Numfor, wilayah Saireri, dan tentunya Papua umumnya. Tentunya ada poin-poin penting lainnya juga saya sampaikan,” kata Bupati Biak Numfor Herry Nap dalam surat tertulisnya.

Lebih lanjut Bupati Nap menjelaskan telah dipanggil ke Istana Bogor untuk memberikan gambaran tentang kesiapan ataupun dukungan terhadap program pembangunan strategis  yang dilakukan di daerahnya, di antaranya peningkatan pengelolaan sektor perikanan melalui investor perikanan dan peningkatan ekspor serta rencana pembangunann bandar antariksa yang di dalamnya ada kebun raya.

Presiden Joko Widodo juga telah bertemu dengan CEO Tesla, Elon Musk. Momen ini telah dibagikan Jokowi lewat akun media sosial Instagram terverivikasi, @jokowi, Sabtu, 15 Mei 2022. Presiden Jokowi tampak berkeliling di Space X di Boca Chica, Amerika Serikat.

“Seusai berdiskusi dengan tuan rumah Elon Musk mengajak saya meninjau lokasi fasilitas produksi roket SpaceX di Bocca Chica Amerika Serikat,” kata Presiden Jokowi.

Presiden juga mengundang Elon Musk ke Indonesia pada November mendatang dalam rangkaian G20. Jokowi mengatakan CEO Tesla itupun telah memastikan bakal datang ke Indonesia guna membahas kerja sama 40 tahun tanah adat Saukobye.

Pemegang hak ulayat di Kampung Saukobye, Mananwir Klen Markus Abrauw, telah menghabiskan seluruh hidupnya di wilayah adat yang berada di pesisir utara Biak, Papua, yang diwariskan padanya.

Pasalnya, 40 tahun lalu warga setempat (orang tua mereka) khususnya tanah adat Warbon telah diserahkan dengan berbagai tekanan karena dulunya wilayah ini termasuk Daerah Operasi Militer (DOM) sehingga warga trauma dan takut kala itu.

Pria berusia 54 tahun ini merasa cemas, sebab di wilayah adat tempat marga Abrauw bernaung secara turun temurun, bakal dibangun bandar antariksa pertama di Indonesia.

Sekitar 40 tahun lalu, orangtuanya menyerahkan lahan seluas 25 hektare kepada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dengan ganti rugi hanya sebesar Rp25 juta.

Kakek dari delapan cucu ini mengaku sangat khawatir keberadaan proyek bandar antariksa ini. Dia menambahkan bakal membuatnya terusir dari tanahnya sendiri dan mengancam masa depan anak cucunya.

“Kami sudah menyerahkan urusan tanah adat kami ini kepada Mananwir Beba Apolos Sroyer,” katanya kala itu.

Kini, lahan seluas 100 hektare yang ditetapkan LAPAN sebagai lokasi proyek bandar antariksa itu masih berupa hutan belantara.

Berdasarkan pantauan yang ada di lokasi hutan adat Warbon, tersimpan obat obatan tradisional daun samparek untuk menyembuhkan penyakit malaria, kayu bangunan rumah (kayu besi/Merbau),kebun sirih, kebun pinang, dan jalan setapak bagi warga untuk melaut ke pantai Warbon mencari ikan.

Yuk Mengenal Lebih Dalam Tiga ‘Ompai’ Bersaudara yang Semangat Mengais Rejeki

Kisah ini dimulai dari tiga bersaudara bernama Uge, mika dan Oni Kiriway yang berasal dari Teluk Wondama Papua Barat. Dengan bermondalkan jarum dan benang, tiga saudara ini semangat mengais rejeki melalui usaha sol sepatu dan sandal. Biasanya mereka berjaga di pintu masuk sebelah kanan Pasar Wosi Manokwari.

Yulius Kiriway atau biasa disebut dengan Uge adalah pria terlihat menggunakan kaos singlet yang sedang menusuk jarum mengikuti alur dari sandal warna merah muda. Keringatnya bercucuran di tengah hiruk pikuk dan lalu lalang warga pasar yang melintasi pintu masuk. Ia kerap melayani pelanggan yang datang membawa sepatu atau sendal di tengah kesibukan menjahit sendal ukuran anak lima tahun saat ditemui, Sabtu (30/4/2022).

“Saya bersama Kaka dan adik saya sudah menggeluti pekerjaan ini sejak lama. Saya sendiri sekitar tahun 2001, sedangkan Kaka saya yang lebih dulu setelah lepas dari pekerjaannya sebagai helper sensor [chainsaw] kayu. Ia jadi perintis bagi kami adik-adiknya,” tutur Uge

Setiap warga yang melintas kerap menyapa dia dengan sebutan Ompai. Sapaan bagi pria yang berasal dari Teluk Wondama. Sesekali ia melirik sembari melempar tersenyum. Ayah tiga Anak itu juga bekerja sebagai security di Kantor Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi di Wosi. Ia bisa membagi waktu, ketika lepas tugas sebagai security.

“Kalau tugas jaga pada malam, siangnya saya lanjut membuka lapak sol sepatu, tentu istirahat sejak barang satu jam baru saya lanjut ke Pasar Wosi,” tuturnya.

Menurutnya menjadi tukang sol sepatu dan sendal seperti ini mungkin bagi warga dari luar Papua sudah merupakan hal lumrah, namun tidak bagi Orang Asli Papua seperti dirinya. Ia memang awalnya menggeluti pekerjaan ini sebagai sampingan, meski kadang merasa kurang nyaman apalagi di Manokwari yang masih merupakan tanah tumpah darah.

“Seiring berjalan waktu saya merasa bahwa kita punya talenta, bisa melakukan hal seperti ini. Tetapi apakah kita mau atau tidak! Atau jangan-jangan kita malu karena kita dimanjakan di daerah kita sendiri,” katanya sembari tangannya tetap menusik jarum di sendal.

Lebih dari satu jam, ia terus didatangi pelanggan sekira tiga hingga empat orang. Setelah sekian tahun menjadi tukang sol sepatu, lambat laun ia mulai terbiasa. Talenta yang dimiliki berbuah hasil, meski hanya sedikit membantu ekonomi rumah tangganya.

“Yaa Puji Tuhan, dengan hasil kerja sebagai tukang sol sepatu dan sendal, saya bisa membantu keuangan di rumah. Artinya dapat menghidupi keluarga bahkan menyekolahkan anak-anak,” tuturnya.

Di samping lapak Uge, nampak seorang pria yang sudah lanjut usia. Dia juga menggeluti pekerjaan yang sama sebagai tukang sol sepatu.

“Saya sudah lama menekuni pekerjaan ini setelah bekerja sekian tahun sebagai helper sensor,” kata Mika Kiriway (60).

Lapak mereka saling berdekatan, hanya berjarak sekira tiga meter. Mika sebagai sang kakak, tak hanya menekuni sol sepatu dan sendal, ia juga kerap mengasah parang menggunakan gerinda, sebagai sampingan tambahan penghasilan.

Berbeda dengan Uge, Mika tidak punya pekerjaan sampingan selain menjadi tukang sol sepatu. Ia sesekali membuang penat dengan mencari ikan di laut, kala jenuh terus menerus berada di pasar.

“Pekerjaan saya cuma sol sepatu. Kalau penat saya bisa melaut mencari ikan hanya sekadar makan, jika dapat lebih saya jual,” kata Mika Kiriway.

Sebagai Orang Asli Papua, ia tekun menggeluti pekerjaannya, sebab menurutnya tidak ada yang dapat membantu penghidupan rumah tangga selain dirinya sendiri.

“Kalau saya rajin saya dan keluarga bisa makan, tapi kalau malas mau harap siapa yang kasih uang,” tutur pria yang telah memutih rambutnya itu.

Pendapatan Tukang Sol Sepatu OAP

Uge tidak menampik berkat yang ia dapat dari menekuni pekerjaan sebagai tukang sol sepatu, dapat meraup keuntungan hingga ratusan ribu setiap harinya. Seperti biasanya di Kota Manokwari, upah sepasang sepatu orang dewasa dihargai Rp50.000, berbeda dengan sepatu anak-anak yang dihargai Rp30.000.

“Kalau anak-anak saya memang beri kompensasi, sebab mereka kan sekolah. Saya juga punya anak, sehingga tidak tega memberi harga yang sama dengan sepatu atau sendal orang dewasa,” ucapnya.

Meski demikian, ia kerap mengakali beberapa orderan yang diterima, misalnya untuk sepatu atau sendal hak tinggi milik perempuan.

“Kalau saya biasa terima orderan sepatu atau hak tinggi kadang saya akalin, sebab agak sulit dan penuh hati-hati jangan sampai patah,” ucapnya.

Membayar Retribusi Pasar

Sebagaimana pelaku usaha lain yang berjualan di pasar, ketiga bersaudara asal Kabupaten Wondama itu patuh membayar retribusi pasar.

“Kalau retribusi pasar kita patuh, sebab itu membangun daerah. Apalagi kita membuka usaha di pasar milik Pemerintah,” tutur Uge.

Sejak melakoni pekerjaan, Uge, Mika dan Oni sebagai pelaku usaha perlu mendapat perhatian Pemerintah, terutama bantuan dana atau peralatan kerja. Namun bantuan Pemerintah Daerah seakan jauh dari mereka, selama ini mereka hanya mengandalkan modal sendiri.

“Selama ini saya tidak pernah mendapat bantuan dari Pemerintah, entah itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten,” tutur Uge.

Meski demikian, bantuan pemerintah pernah dirasakan oleh kakaknya, Mika. Dia menyebut Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari pernah memberi bantuan uang Tunai Rp1,5 juta dan Alat kerja berupa jarum dan benang.

“Sudah lama, saya sudah lupa tapi pernah saya terima bantuan dari Pemkab Manokwari,” ucap Mika.

Lebih Memilih Untuk Pendekatan Keamanan, Giay: Kenapa Sih Gak Mau Berdialog Sama Orang Papua?

Tokoh Papua, Dr. Benny Giay mempertanyakan mengapa pemerintah Indonesia hingga saat ini tidak mau berdialog dengan orang Papua. Pemerintah Indonesia malah memilih melakukan pendekatan keamanan dengan mengirim tentara dan polisi ke Tanah Papua.

Hal itu disampaikan Benny Giay dalam diskusi publik “Imajinasi Orang Papua Sebagai Bangsa (Melanesia)” yang diselenggarakan secara daring oleh Pusat Riset Kewilayahan Badan Riset dan Inovasi Indonesia (BRIN), pada Kamis (19/05/2022).

Giay menegaskan, dialog penting demi keselamatan orang Papua. Pemerintah Indonesia harus menyelesaikan masalah di Papua seperti menyelesaikan masalah yang terjadi di Aceh. Bukan dengan jalan  mengirim pasukan keamanan.

“Dulu wakil presiden, Jusuf Kalla habis-habisan dialog dengan GAM Aceh dan dimediasi oleh negara yang netral,” ujarnya.

Giay menyatakan bahkan hingga di masa Presiden Jokowi yang sudah 13 kali berkunjung ke Papua, tidak ada keseriusan pemerintah untuk berdialog dengan orang Papua. Namun, kunjungan demi kunjungan yang dilakukan Jokowi malah orang Papua semakin menderita di atas tanahnya.

Giay menegaskan apakah Orang Asli Papua harus memeluk Islam atau menjadi seperti orang Indonesia dulu, baru ada kemauan dari pemerintah Indonesia berdialog dengan orang Papua. Jika demikian itu menunjukkan  masih ada sikap rasisme dari pemerintah Indonesia dalam memperlakukan orang Papua.

“Kalau dengan GAM bisa berunding? Kenapa dengan Papua tidak bisa? Mengapa (pemerintah) tidak bisa dialog dengan Papua. Ini (persoalan di Papua) harus diselesaikan,” katanya.

Giay menyatakan pengiriman pasukan keamanan tidak akan menyelesaikan masalah di Papua. Itu hanya akan membuat masyarakat Papua semakin menderita dan menuju kepunahan.

Dalam laporan yang berjudul “Perburuan Emas: Rencana Penambangan Blok Wabu Berisiko Memperparah Pelanggaran HAM di Papua” Amnesty Internasional telah mendokumentasikan penambahan aparat keamanan dalam jumlah yang mengkhawatirkan di daerah pemekaran sejak 2019, dari semula hanya dua pos militer meningkat menjadi 17 pos militer.

Amnesty juga mencatat setidaknya terjadi 12 kasus pembunuhan di luar hukum yang melibatkan aparat keamanan, peningkatan pembatasan kebebasan bergerak, pemukulan dan penangkapan yang kerap dialami oleh Orang Asli Papuasetempat.

Sebelumnya, Ketua Dewan Adat Papua versi Musyawarah Besar Masyarakat Adat Papua IV, Mananwir Yan Pieter Yarangga menyampaikan, pemerintah pusat harus berani melakukan dialog damai dengan orang Papua. Dialog damai itu penting untuk menyelesaikan segala masalah yang dialami Orang Asli Papua.

Yarangga menyampaikan akar masalah Papua hanya bisa diselesaikan dengan dialog damai yang melibatkan semua pihak yang bermasalah. Dialog itu nantinya harus bisa disaksikan semua Orang Asli Papua, baik di tingkat daerah, nasional dan tingkat internasional.

Satgas Yonif PR 328 Gelar Anjangsana Untuk Cegah Perselisihan

Sumber: akurat.co

Untuk menghindari terjadinya konflik antar Kampung Yetti dan Kampung Kibay pada beberapa hari yang lalu, personel Pos Kaliasin Satgas 328/DGH yang dipimpin Sertu Hariyono kini rutin melakukan Anjangsana kepada tokoh masyarakat Kibay di Distrik Arso Timur.

Demikian yang dikatakan Dansatgas Yonif PR 328 Kostrad, Mayor Inf Erwin Iswari dalam keterangan yang ditulisnya di Skouw, Papua. Rabu (3/4/2019).

Dijelaskan Erwin, konflik antar kampung maupun antar individu kerap terjadi di wilayah perbatasan, baik karena adanya salah paham ataupun adanya pertikaian yang menyebabkan timbulnya pergesekan masyarakat.

Beberapa hari lalu sudah terjadi perselisihan yang disebabkan kesalahpahaman antar pemuda Kampung Yetti dan pemuda Kampung Kibay, dimana pemuda Kampung Yetti mencurigai pemuda Kampung Kibay membawa barang terlarang.

“Merasa tidak terima akan tuduhan tersebut, antar kedua kampung sempat terjadi perselisihan,” terang Erwin.

Menanggapi hal tersebut, sambung Erwin, agar tidak berdampak luas, personel Pos Satgas melakukan Komunikasi Sosial (Komsos) dengan mengunjungi para tokoh masyarakat Kampung Kibay.

“Diantaranya Kepala Kampung Kibay Charles Numbun, Ketua RT Bapak Daniel Kuntui, Tokoh Adat Kampung Kibay Antonius Putui dan Kepala Suku Kampung Kibay Silvester Boream,” ucapnya

Anjangsana yang sudah dilakukan personel Pos Kaliasin dengan melaksanakan Komsos tersebut, bertujuan agar tidak terjadi lagi perselisihan  antar Kampung dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai.

“Sudah dikumpulkan para pemuda bersama dengan para tokoh masyarakat dan sudah disepakati untuk kedepan tidak boleh lagi terjadi keributan karena semua kampung yang ada di Kabupaten Keerom masih satu saudara dan satu suku,” ujar Erwin.

Charles selaku Kepala Kampung pun tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Personel Satgas yang bertugas untuk terus menciptakan kenyamanan dan meredam masalah yang timbul akibat perselisihan antar kampung.

“Saya berharap apabila timbul suatu masalah kembali antar kedua kampung, personel Satgas sebagai mediator untuk meredam masalah yang timbul nantinya,” tandasnya.

Sumber: akurat.co