Jika Maju Pilpres 2024, Massa PA 212 Cenderung Pilih Anies Baswedan

Sumber: google.com

Hasil riset elektabilitas yang dilakukan oleh Media Survei Nasional (Median) menunjukan, massa PA 212 lebih cenderung memilih Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan jika maju dalam Pilpres 2024.

Ada 1.200 responden dalam survei yang dipilih dengan metode multistage random sampling. Margin of error survei sebesar 2,8% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Dari jumlah responden, sebanyak 28,8% menyukai PA 212. Kemudian 20,7% responden tidak menyukai gerakan keagamaan tersebut. Sementara 50,6% memilih tidak menjawab pertanyaan perihal Gerakan PA 212.

Kebanyakan responden yang menyukai PA 212 mendukung Anies Baswedan untuk maju Pilpres 2024. Anies mendapatkan 27,4% suara responden penyuka PA212. Jumlah itu mengalahkan Prabowo Subianto yang sebesar 25,5% dan Sandiaga Uno 10%.

Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun menuturkan, Anies Baswedan menjadi populer di PA 212 lantaran sosoknya dinilai religius dan dekat dengan ulama. Maka tak heran jika mayoritas massa PA 212 yang notabene berlatar agamis menyukai Anies.

"Bisa kita lihat bahwa mayoritas orang yang suka 212 itu memilihnya 3 orang, yakni Prabowo, Anies, dan Sandi. Nah sebagian besar yang suka 212 pilihannya itu justru ke Anies Baswedan," kata Rico.

Sementara itu, dari hasil survei, responden yang tidak suka dengan PA 212 menjatuhkan pilihannya kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Sementara yang tidak suka PA 212 mayoritas memilih calon-calon dari koalisinya Pak Jokowi ya. Ada Ganjar dengan 16,4%, dan Ridwan kamil 9,7%," ujarnya. (Khoirur Rozi)

Sumber: Ayosemarang.com

Tak Ada Relevansi dengan Prabowo, PA 212 Minta Pulangkan Habib Rizieq

Sumber: google.com

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, permintaan PA 212 untuk memulangkan Habib Rizieq tak ada relevansi dengan jabatan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

"Saya pikir kaitan Pak Prabowo masuk sebagai Menteri Pertahanan adalah konsep kita yang kita berikan kepada pemerintah, tentang pertahanan itu bisa diterima bahwa kaitannya dengan Habib Rizieq saya rasa tidak ada relevansinya dengan Kementerian Pertahanan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Mengenai kepulangan Habib Rizieq, Dasco berujar hal itu telah diupayakan jauh sebelum pembentukan kabinet, yaitu sejak pertemuan pertama Prabowo dengan Jokowi usai Pilpres 2019.

“Perlu diketahui bahwa upaya-upaya untuk melakukan pemulangan, melakukan pendekatan kepada pihak pemerintah itu sebenarnya kami juga sudah lakukan bahkan sebelum pembentukan kabinet kami sudah pernah waktu akan rekonsiliasi sebelum MRT kami melakukan pembicaraan ke arah situ,” ujar Dasco.

Namun terkait apakah nantinya Prabowo akan kembali mengupayakan hal serupa saat di posisi Menhan, Dasco belum mengetahui.

"Kalau itu saya enggak tahu apakah akan diusahakan kembali atau tidak, saya belum mendengar langsung dari beliau. Nanti akan saya tanyakan," kata Dasco.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria berharap PA 212 memahami posisi Prabowo yang bukan lagi menjadi seorang capres. Apalagi, janji memulangkan Habib Rizieq tersebut akan diupayakan bilamana Prabowo-Sandiaga terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

“Tapi faktanya kan beliau tidak terpilih sebagai presiden. Untuk itu terhadap seluruh harapan permintaan masyarkaat harus bisa memahami bahwa sekarang posisi Pak Prabowo adalah sebagai Mennhan. Tentu sebagai Menhan beliau harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan visi misi program presiden terpilih, yaitu program Pak Jokowi-Maruf Amin dan tentu beliau tugasnya menjaga kedaulatan negara,” kata Riza di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Riza menegaskan terpilihnya Prabowo menjadi Menteri Pertahanan juga tak serta merta dapat memenuhi apa yang menjadi tuntutan PA 212. Sebab perkara memulangkan Habib Rizieq bukan wewenang dan tugas Prabowo melalui Kementerian Pertahanan.

“Terkait dalam hal permintaan alumni PA 212 untuk mengembalikan Habib Rizieq, tentu itu menjadi tugas daripada kementerian terkait, ada di situ Kemenlu yang bertanggung jawab terhadap seluruh WNI di luar negeri, ada Kemenkum HAM yang bertanggung jawab terkait dengan masalah-masalah hukum seluruh warga negara yang di luar negeri termasuk imigrasi, juga tentu menjadi urusan Kemendagri terkait politik dan sebagainya,” kata Riza.

"Setidaknya ada 3 kementerian ini yg terkait Dan tentu ini bukan menjadi tugas Kementerian Pertahanan,” sambungnya.

Sumber: Ayosemarang.com

Prabowo Resmi Diangat Jadi Menhan, PA 212 Beri Banyak Tuntutan

Sumber: google.com

Setelah resmi diangkat sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, PA 212 ikut memberikan harapan kepada  Prabowo.

Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin menyampaikan, mereka ikut menuntut Ketua Umum Partai Gerindra agar dapat memulangkan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab, ke Indonesia dalam 100 hari kerja Prabowo sebagai Menhan.

Selain itu, PA 212 meminta Prabowo juga menghentikan kasus atau memberi SP3 terhadap kasus yang mengkriminalisasi ulama dan aktivis.

Menurut Novel, bahwa hal tersebut harus dipenuhi Prabowo dalam 100 hari kerja. Jika tidak ada satu pun yang dipenuhi, PA 212 akan mencap Prabowo telah kumat dengan penyakit lama.

“Maka jelas Prabowo telah kumat kembali dengan penyakit lamanya dan kami pasti akan menjadi lawannya yang sangat kritis,” kata Novel, Rabu (23/10/2019).

Adapun penyakit lama Prabowo yang dimaksud Novel ialah ikut andil dalam membawa Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012. Menurut Novel, dari kepemimpinan keduanya itu pula yang menjadi awal kegaduhan.

“Prabowo tahun 2012 membawa penyakit yaitu kedua orang yang dibawanya menjadi gubernur dan wakilnya, dari situlah awal kegaduhan dan terus membesar yang berlanjut sampai saat ini walau Prabowo sempat taubat karena bersama ulama menumbangkan Ahok dan memenjarakannya,” tutur Novel.

Namun, lanjut Novel, jika masuknya Prabowo di kabinet hanya berujung pada ditinggalkannya amanat ulama dan umat, maka ia menilai Prabowo telah kumat. Untuk itu, PA 212 akan melihat 100 hari pertama Prabowo, apakah akan memenuhi permintaan PA 212 atau tidak.

“Tapi kalau saat ini Prabowo tidak bisa menjalankan amanat ulama dan umat lagi maka dipastikan Prabowo kumat penyakitnya membuat gaduh lagi dengan bergabung sama Jokowi lagi yang justru malah menjadi pembantu tugas presiden menjadi menteri,” ujarnya.

Sebagai salah satu pendukumg Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019, PA 212 mempersilakan masuknya Partai Gerindra ke dalam pemerintahan melalui penunjukan Prabowo Subianto sebagai salah satu kandidat menteri.

Meski begitu, Novel menegaskan bahwa kelompoknya telah menutup pintu rekonsiliasi karena mereka menilai rezim saat ini curang, zalim, dan mungkar.

"Prinsip nya PA 212 sudah menutup pintu untuk rekonsiliasi apalagi koalisi dengann rezim saat ini yang sudah jelas curang TSMB, dzolim, mungkar dan mempertontonkan ketidakadilan kecuali sudah jelas kalau rezim tobat. Maka boleh saja rekonsiliasi itu terbuka untuk tegaknya keadilan dan silakan saja untuk kubu 02 berkoalisi,” tutur Novel.

Namun sebagai salah satu pendukung, PA 212 tak begitu saja rela mempersilakan Prabowo melenggang menjadi Menteri biang Pertahanan dengan melupan mereka. Novel menyebut bahwa PA 212 tetap menuntut Prabowo mendengarkan aspirasi mereka terkait persoalan keumatan.

Mulai dari mengusut tuntas para korban jiwa dalam Pemilu sampai korban jiwa dalam aksi menolak revisi UU KPK yang dilakukan mahasiswa serta pelajar. Selain itu PA 212 juga meminta adanya penghentian proses hukum atau SP3 terhadap kasus-kasus yang melibatkan ulama dan aktibvis serta rakyat yang dikriminisasi sebagai tersangka.

Sebaliknya, PA 212 meminta adanya proses hukum terhadap para penista agama yang sudah puluhan kali dilaporkan tapi tidak diproses sampai saat ini.

Termasuk meminta dipulangkannya Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab (HRS) kembali ke Indonesia, sebagaimana yang pernah dijanjikan Prabowo semasa kampanye.

“Iya sudah satu paket karena dengan semua kasus ulama, aktivis serta tokoh di SP3 maka otomatis HRS pulang,” kata Novel.

Sumber: Ayosemarang.com

Ketika Prabowo Jadi Menhan, Begini Reaksi PA 212

Sumber: google.com

Ketua PA 212 Slamet Maaruf mengatakan, PA 212 tidak akan mengambil tindakan lebih jauh terkait keputusan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyanggupi tawaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengisi posisi menteri bidang pertahanan. Pihaknya hanya bisa mendoakan.

Menurutnya, apa yang telah diputuskan oleh Prabowo merupakan hak pribadi yang bersangkutan.

“Kami tidak ingin mencampuri hak pribadi PS (Prabowo Subianto) jika itu keputusan yang diambil PS menjadi Menhan. Kita hanya bisa mendoakan semoga ada manfaat buat pertahanan negara dan umat," kata Slamet kepada Suara.com, Selasa (22/10/2019).

Meski tak mempermasalahkan keputusan Prabowo, namun Slamet mengatakan bahwa secara organisasi posisi PA 212 tetap berpegang pada hasil Ijtimak Ulama IV, dan tidak akan rekonsiliasi dengan kekuasaan yang curang dan dzalim.

Sebagaimana diketahui, PA 212 menegaskan bahwa mereka masih menolak terpilihnya Jokowi-Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024.

Ketua PA 212 Slamet Maarif mengatakan, pilihan untuk tidak menerima kekuasaan Jokowi itu didasari dengan keputusan atau hasil dari Ijtimak Ulama IV.

"PA 212 berpegang pada hasil Ijtimak Ulama IV salah satu point utamanya, menolak kekuasaan yang dihasilkan dari kecurangan dan kedzaliman serta menjaga jarak dengan kekuasaan tersebut," imbuh Slamet.

Sumber: Ayosemarang.com