Akhirnya, Bendera Bintang Kejora Berkibar di Pasar Sinakma

Sejak hari ini (30/5/2022) bendera Bintang Fajar atau Bintang Kejora (BK) berhasil berkibar di Pasar Sinakma pukul 05.00 WP pagi. Berdasarkan pantauan lapangan, aktivitas masyarakat di sekitar Pasar Sinakma dan seluruh wilayah Kota Wamena berjalan normal sejak pagi hingga berita ini diturunkan. Saat dikonfirmasi Kapolres Jayawijaya, AKBP Muh. Safei A.B, membenarkan adanya pengibaran Bintang Kejora di Pasar Sinakma, dan sekitar pukul 06.00 WP langsung diturunkan.

“Apa ada hubungannya dengan rencana musyawarah dari LMA di Jayawijaya, kalau dilihat dari lokasi, suka atau tidak suka, kelihatannya ada unsur dari kelompok masyarakat tertentu yang notabena tidak sependapatan tentang informasi yang beredar mengenai adanya deklarasi DOB,” kata Kapolres Muh Safei.

Namun menurutnya hal itu masih dalam penyelidikan, sehingga kelompok masyarakat yang pro dan kontra terhadap kegiatan LMA akan dilihat.

“Bintang Kejora berkibar langsung diturunkan dan tidak ada aksi dan reaksi di lapangan. Langkah Polri, melakukan peningkatan patrol, lalu imbauan kepada tokoh-tokoh terlebih masyarakat supaya tetap tenang bekerja seperti biasa. Situasi terkendali dan kita melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa kegiatan ini bersifat positif,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Jayawijaya, Marthin Yogobi, menilai pengibaran BK dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di Jayawijaya.

“Karena sudah mendengar isu bahwa Lembaga Adat Masyarakat akan melakukan suatu kegiatan musyawarah besar se Papua yang digelar di Wamena, sehingga mungkin ada oknum-oknum yang sengaja memprovokasi situasi sehingga masyarakat di Jayawijaya ini sedikit trauma atau ada rasa ketakutan,” kata Yogobi.

Sekretaris Umum Petisi Rakyat Papua (PRP) se Lapago, Namene Elopere, saat ditemui di Wamena mengaku menyangkut pengibaran BK di Pasar Sinakma, PRP se Lapago belum mengetahui hal itu dilakukan pihak mana.

“Ini yang harus cek sama-sama. Pihak berwenang segera mencari pelaku pengibaran itu. Karena, PRP se Lapago belum tahu sama sekali pengibaran itu,” katanya.

Ia menyebut hal itu pasti ada yang mencoba memprovokasi dari kelompok yang mencoba ingin menghalangi rencana aksi PRP se Lapago 3 Juni 2022.

“Karena ada isu-isu itu dilakukan dari PRP maupun KNPB. Maka saya sampaikan ke Kapolres [Jayawijaya] bahwa itu tidak ada sangkut pautnya dengan PRP,” ucap Elopere.

Lebih Memilih Untuk Pendekatan Keamanan, Giay: Kenapa Sih Gak Mau Berdialog Sama Orang Papua?

Tokoh Papua, Dr. Benny Giay mempertanyakan mengapa pemerintah Indonesia hingga saat ini tidak mau berdialog dengan orang Papua. Pemerintah Indonesia malah memilih melakukan pendekatan keamanan dengan mengirim tentara dan polisi ke Tanah Papua.

Hal itu disampaikan Benny Giay dalam diskusi publik “Imajinasi Orang Papua Sebagai Bangsa (Melanesia)” yang diselenggarakan secara daring oleh Pusat Riset Kewilayahan Badan Riset dan Inovasi Indonesia (BRIN), pada Kamis (19/05/2022).

Giay menegaskan, dialog penting demi keselamatan orang Papua. Pemerintah Indonesia harus menyelesaikan masalah di Papua seperti menyelesaikan masalah yang terjadi di Aceh. Bukan dengan jalan  mengirim pasukan keamanan.

“Dulu wakil presiden, Jusuf Kalla habis-habisan dialog dengan GAM Aceh dan dimediasi oleh negara yang netral,” ujarnya.

Giay menyatakan bahkan hingga di masa Presiden Jokowi yang sudah 13 kali berkunjung ke Papua, tidak ada keseriusan pemerintah untuk berdialog dengan orang Papua. Namun, kunjungan demi kunjungan yang dilakukan Jokowi malah orang Papua semakin menderita di atas tanahnya.

Giay menegaskan apakah Orang Asli Papua harus memeluk Islam atau menjadi seperti orang Indonesia dulu, baru ada kemauan dari pemerintah Indonesia berdialog dengan orang Papua. Jika demikian itu menunjukkan  masih ada sikap rasisme dari pemerintah Indonesia dalam memperlakukan orang Papua.

“Kalau dengan GAM bisa berunding? Kenapa dengan Papua tidak bisa? Mengapa (pemerintah) tidak bisa dialog dengan Papua. Ini (persoalan di Papua) harus diselesaikan,” katanya.

Giay menyatakan pengiriman pasukan keamanan tidak akan menyelesaikan masalah di Papua. Itu hanya akan membuat masyarakat Papua semakin menderita dan menuju kepunahan.

Dalam laporan yang berjudul “Perburuan Emas: Rencana Penambangan Blok Wabu Berisiko Memperparah Pelanggaran HAM di Papua” Amnesty Internasional telah mendokumentasikan penambahan aparat keamanan dalam jumlah yang mengkhawatirkan di daerah pemekaran sejak 2019, dari semula hanya dua pos militer meningkat menjadi 17 pos militer.

Amnesty juga mencatat setidaknya terjadi 12 kasus pembunuhan di luar hukum yang melibatkan aparat keamanan, peningkatan pembatasan kebebasan bergerak, pemukulan dan penangkapan yang kerap dialami oleh Orang Asli Papuasetempat.

Sebelumnya, Ketua Dewan Adat Papua versi Musyawarah Besar Masyarakat Adat Papua IV, Mananwir Yan Pieter Yarangga menyampaikan, pemerintah pusat harus berani melakukan dialog damai dengan orang Papua. Dialog damai itu penting untuk menyelesaikan segala masalah yang dialami Orang Asli Papua.

Yarangga menyampaikan akar masalah Papua hanya bisa diselesaikan dengan dialog damai yang melibatkan semua pihak yang bermasalah. Dialog itu nantinya harus bisa disaksikan semua Orang Asli Papua, baik di tingkat daerah, nasional dan tingkat internasional.